Konsep Sejahtera Kapitalis vs Islam

Konsep Sejahtera Kapitalis vs Islam

Oleh : Arini Retna

Riyan, 35 tahun, sehari-hari bekerja sebagai pemulung.  Ia, istri dan anaknya, hanya memiliki sebuah gerobak.  Untuk memulung, untuk transportasi, dan sekaligus untuk tidur ketika malam tiba (https://seword.com/umum/manusia-gerobak-potret-kemiskinan-indonesia-itu-nyata-di-sekitar-kita-rJ4FT99x7).  Tak usah ditanya bagaimana mereka makan, atau bagaimana kalau mereka sakit.  Negara, seolah tidak hadir dalam hidup mereka.

Potret Riyan, dan orang-orang sepertinya, bertebaran di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini.  Saat yang sama, ketika data statistik BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan telah berkurang.  Bahwa rasio Gini yang menjadi ukuran kesenjangan masyarakat telah semakin kecil nilainya.  Semua hanya angka-angka di atas kertas, yang tak mampu menafikan adanya masyarakat yang kondisinya jauh di bawah kategori miskin, namun tak tersentuh kebijakan untuk keluarga miskin.

Bila kita bicara masalah data, BPS mengatakan bahwa angka kemiskinan telah mengalami penurunan.  Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018 (https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html). 

Data ini seolah menunjukkan suatu prestasi.  Tapi kalau kita melihat standar dari angka kemiskinan yang digunakan, boleh jadi kita akan merasa miris.  Di dalam perhitungannya, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar Rp425.250 per bulan per kapita sebagai garis kemiskinan terbaru. Artinya standar miskin adalah Rp 14.175 per hari. Setara dengan sebungkus nasi saja.  Bagaimana dengan pendapatan sejumlah itu dia bisa makan 3 kali dengan makanan yang cukup gizi? Belum lagi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

Lebih ironis adalah penduduk dengan pendapatan Rp 14.200/hari saja, ia sudah tidak terkategori miskin, sehingga tidak akan mendapatkan jatah raskin, tidak mendapat fasilitas BPJS gratis, tidak berhak bantuan dari program keluarga harapan (PKH), dsb. Ia harus mendiri memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri padahal pendapatannya tak jauh beda dengan yang miskin.  Jumlah orang yang berada dalam angka ini, boleh jadi lebih banyak daripada yang masuk kategori miskin.  Inilah yang kita sebut sebagai kesejahteraan semu. 

Kesejahteraan Semu Kapitalisme

Kapitalisme, mengukur kesejahteraan masyarakat secara kolektif.  Ukuran-ukuran yang digunakan sebagai standar kesejahteraan adalah angka-angka yang merupakan kondisi rata-rata.  Pendapatan per kapita misalnya, dihitung dari produk nasional bruto (PNB) dibagi dengan jumlah penduduk.  Bila pendapatan per kapita tinggi, maka kesejahteraan masyarakat dianggap tinggi. Padahal, pendapatan per kapita tinggi  tidak berarti pendapatan semua penduduk juga tinggi.  Karena ada di antara penduduk yang tidak memiliki akses terhadap modal, akses terhadap sumberdaya alam, atau memang dia memiliki kelemahan dari dalam dirinya seperti cacat atau sakit. 

Sebaliknya, bisa juga pendapatan per kapita tinggi karena PNB yang tinggi, padahal PNB yang tinggi tersebut disumbang dari produksi beberapa usaha yang dimiliki segelintir orang saja.  Di Indonesia kita mengenal 9 naga, yaitu 9 taipan yang industrinya menggurita di berbagai bidang.  Kekayaan mereka luar biasa, mencapai trilyunan rupiah per orang. Bahkan orang terkaya di Indonesia, yakni Hartono bersaudara, hartanya mencapai 508 trilyun rupiah (https://aceh.tribunnews.com/2019/02/24/daftar-terbaru-10-orang-terkaya-di-indonesia-tahun-2019-berikut-nama-namanya?page=4), setara dengan harta 100 juta lebih orang yang berada pada garis kemiskinan.

Karena itu, mengukur tingkat kesejahteraan dengan pendapatan per kapita akan mengantarkan pada hasil yang tidak sesuai dengan fakta, karena tidak mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan orang per orang.

Selain pendapat per kapita, yang menjadi tolok ukur kesejahteraan lainnya adalah pendidikan dan kesehatan (http://old.bappeda.kotabogor.go.id/index.php/artikel/116-indikator-kesejahteraan-umum). Pada dua aspek ini pun, rezim kapitalis yang sekarang berkuasa gagal untuk memenuhinya. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah telah mengurangi alokasi anggaran untuk subsidi perguruan tinggi.  Kondisi ini memaksa banyak perguruan tinggi menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi.  Saat ini, UKT yang harus dibayarkan mahasiswa yang masuk PTN tahun 2019 sudah mencapai 6-12 juta per semester. 

Dalam bidang kesehatan, pemerintah mengandalkan pada BPJS untuk pembiayaan perawatan kesehatan masyarakat. Namun program ini penuh dengan tipuan.  Rakyat dipaksa untuk menanggung sendiri biaya kesehatan mereka dengan nama asuransi, yang hakikatnya adalah kerjasama antar rakyat sendiri untuk menanggung beban biaya kesehatan.  Kenaikan premi BPJS yang mencapai 100 % membuat banyak rakyat tak mampu lagi untuk membayarnya.  Maka kata sejahtera dalam sistem kapitalis hanya sekedar angan di atas angka-angka, tapi tidak mewujud nyata.

Kesejahteraan Hakiki dalam Islam

Islam memandang masalah kesejahteraan adalah masalah orang per orang.  Maka selama masih ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, masayarakat belum dikatakan sejahtera. 

Begitupun Islam tidak menilai kesejahteraan dari angka.  Ustadz Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Nizham al Iqtishadi fi al Islam menjelaskan bahwa Islam memiliki politik ekonomi yang khas.  Politik ekonomi ini menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan standar kehidupan masyarakat di mana dia tinggal. 

Dengan demikian negara mengusahakan setiap orang mampu meraih kesejahteraannya dengan memberikan jaminan untuk memperoleh nafkah dari hasil kerjanya.  Bila ada warga yang tak mampu mencari nafkah, kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhannya sehingga ia bisa hidup layak seperti anggota masyarakat lainnya. 

Itulah sebabnya Rasulullah saw menyifati pemimpin sebagai pengurus rakyat.  Beliau bersabda :

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam masalah pendidikan dan kesehatan, Islam juga memiliki konsep tersendiri.  Kedua aspek ini dimasukkan dalam kebutuhan pokok  rakyat sehingga negara wajib untuk menjaminnya. 

Untuk bisa menjalankan pengurusan atas semua kebutuhan rakyat, Islam menetapkan seperangkat aturan yang menjamin negara mampu memenuhinya.  Islam menjadikan adanya harta milik umum dan milik negara di samping milik individu.  Harta milik umum dan negara inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, seperti harta yang didapat dari eksploitasi tambang, hutan, laut, dan seluruh isinya.  Negara tidak dibolehkan untuk menyerahkan harta milik umum ini pada individu atau kelompok tertentu, tapi negara menguasai dan megelolanya, hasilnya dikembalikan pada lagi pada rakyat untuk memakmurkan mereka.

Tidak hanya yang bersifat fisik, syariat Islam juga menjamin pemenuhan kebutuhan non fisik seperti penjagaan terhadap jiwa, agama, akal dan kehormatan manusia.  Semua penjagaan ini tercakup dalam apa yang disebut maqashid asy-syariah, yaitu tujuan dari penerapan syariat yang dijalankan oleh negara.

Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

Inilah satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan konsep kesejahteraan secara real dalam kehidupan, karena menjangkau orang per orang.  Sementara konsep kesejahteraan dalam kapitalis hanya sekedar angka-angka, tidak mewujud secara real pada orang per orang.  Maka janji-janji rezim kapitalis saat ini hanya akan menjadi impian tanpa kenyataan. Waallahu a’lam.

Author Image
Suara Mubalighah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *