Oleh : Najmah Saiidah
Suaramubalighah.com, Ta’bir Afkar – Wabah Covid-19 memang telah memberi dampak meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tak ayal, hal ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan di negeri ini memang menjadi persoalan lama yang tak kunjung selesai. Jika sebelum pandemi saja kemiskinan sudah tidak mampu dituntaskan apalagi saat terdampak pandemi. Ironis memang, di negeri yang sangat melimpah sumber daya alamnya bahkan dikenal dengan ‘negeri agraris’ jumlah kemiskinan semakin tinggi. Ternyata, potensi tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan rakyat.
Kondisi ini merupakan gambaran umum dari kemiskinan struktural, kemiskinan yang ada tidak disebabkan oleh ‘budaya kemiskinan’ yang berimplikasi pada lemahnya mental juang kelompok yang disebut masyarakat miskin tersebut, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kehidupan sosial-ekonomi dirasakan tidak memberikan proteksi bagi kelompok lemah, sehinggasangat mudah ditindas oleh golongan yang memiliki modal besar. Harus diakui, Kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.
Untuk mengurangi dampak pandemi ini, Pemerintah berencana memberikan stimulus usaha untuk ibu rumah tangga melalui kredit modal kerja tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitur. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk rencana bantuan kredit modal kerja sebesar Rp 2 juta masih dalam proses pembahasan. Menurutnya, skemanya baru akan diputuskan pada rapat Komite Pembiayaan pekan ini. “Intinya kredit UMKM tersebut adalah kredit lunak yang terutama ditujukan untuk pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin berusaha dan ibu rumah tangga yang melakukan usaha mikro,” kata Iskandar seperti dilansir Kontan.co.id, Rabu (12/8/2020).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan fokus pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi pengusaha kecil yang unbankable atau tidak terjangkau oleh bank. Nah, salah satunya lapisan usaha kecil, biasanya mengakses pinjaman dari program PNM Mekar yang mencapai 6,2 juta unit usaha. “Mereka ini mayoritas perempuan jumlah perusahaannya unit usaha mencapai 6,2 juta. Mereka tidak mengakses kepada bank, tapi langsung kepada para pemberi pinjaman yang menggunakan dana pemerintah tersebut,” kata Menkeu dalam Web Seminar Stimulus Pemerintah Untuk Perkuat UMKM (Kompas.com, 12/8/2020)
Sepintas, memang nampaknya sederhana dan bisa menyelesaikan masalah. Dalam situasi pandemi ini, suami atau ayah sebagai kepala keluarga, pencari nafkah kehilangan pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan dalam keluarga, lalu kemudian Pemerintah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para istri, ibu rumah tangga untuk kemudian uang pinjaman tersebut dijadikan modal untuk usaha rumahan. Dengan demikian keluarga tersebut akan memiliki penghasilan untuk menyambung hidup. Akankah berhasil ? Atau justru memunculkan permasalahan baru ?
Mencari Akar Masalah
Jika kita mencermati lebih dalam, sesungguhnya upaya ini tidak lepas dari program pengentasan kemiskinan pemerintah RI yang terarah pada ekonomi perempuan, yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu, yakni melalui program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP). Di satu sisi karena perempuan dianggap lebih teliti dari kaum laki-laki. Perempuan juga lebih cakap dalam mengelola keuangan, sehingga berpotensi besar untuk bisa membantu menurunkan angka kemiskinan keluarga maupun bangsa. Benarkah demikian ?
Sesungguhnya, kemiskinan yang terjadi di negeri ini bukan disebabkan karena perempuan tak berdaya di sektor ekonomi, namun kemiskinan terjadi karena sistem kapitalisme yang meniscayakan kebijakan pasar bebas kapitalis, privatisasi sumber daya alam, meniadakan subsidi, ekonomi berbasis riba dan bertumpu pada sektor non riil. Pemerintah atau penguasa yang harusnya menjadi pelayan rakyat malah bekerja sama dengan pengusaha untuk memeras rakyat, kerja sama inilah yang menjadikan kekayaan bertumpuk hanya pada pihak-pihak tertentu yang minoritas, sedangkan rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya gigit jari.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, selesaikan masalah ???
Apa yang terjadi di dunia nyata, sungguh jauh panggang dari api, jauh dari harapan. Iming-iming indah kapitalisme nyatanya hanya ungkapan dan janji indah untuk menjebak kaum perempuan. Yang ada, mereka malah semakin terperosok menjadi bumper dan mesin ekonomi para kapitalis. Bahkan, konsep dan program-program PEP ini, masih manjur untuk meneteskan air liur kaum perempuan di negeri ini. Jargonnya, perempuan yang berpenghasilan mandiri akan meningkatkan posisi tawar dirinya di tengah-tengah keluarga. Masalahnya, bagaimana pun PEP adalah program internasional milik PBB. Yang artinya, ada proyek kerja sama antara pemerintah dengan PBB. Dan tentu saja, hal ini sifatnya tidak “gratis”.
Berbahayanya lagi program ini, justru semakin menjauhkan para perempuan dari fungsi fitrahnya sebagai ibu generasi (ummu al-ajyal). Posisi perempuan sebagai tulang rusuk yang wajib dinafkahi, justru digeser orientasinya sehingga menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Kenapa dana ini tidak diserahkan kepada kaum bapaknya sebagai tulang punngung keluarga ? Lebih lanjut, hal ini diopinikan menuju pengentasan kemiskinan. Padahal dalam sistem kapitalisme ini, kemiskinan juga merupakan perkara yang tak kalah kompleks. Ketika suatu program ekonomi atau pengentasan kemiskinan digulirkan, maka ada kompensasi, di mana negara pelaksana dituntut untuk melaksanakan program lain yang berbeda. Terkait Pemberdayaan ekonomi perempuan, maka program lain yang dituntut oleh PBB adalah pencapaian kesetaraan gender . Padahal program kesetaraan gender ini justru menjerumuskan kaum perempuan dalam jerat liberalisme, alih-alih menjadi perempuan berkemajuan.
Perlu disadari, program pemberdayaan ekonomi perempuan yang merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalis ini, menjadikan produktivitas kaum perempuandiukur secara materi. Perempuan yang produktif dihormati dengan sejumlah nominal. Makin produktif, makin tinggi insentif. Semakin besar penghasilan seorang perempuan dianggap lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Sedangkan seorang ibu rumah tangga biasa, jelas dipandang tak produktif oleh program ini, bahkan dianggap sebagai parasit. Padahal, jika orientasi kaum perempuan yang sekaligus kaum ibu ini terpalingkan dari ummun wa robbatul bayt (ibu dan pengatur rumah suaminya) dan ummu al-ajyal (ibu generasi), maka bagaimana nasib institusi keluarga berikut generasi di dalamnya ?Tak heran bila kemudian marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perceraian terutama kasus cerai gugat terus meningkat dan kerusakan generasi menjadi semakin massif. Tawuran, narkoba, kejahatan anak, kecanduan games online, seks bebas dan lain sebagainya. Telah sangat nyata bahwa sistem kapitalis sekuler tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan, sebaliknya justru semakin memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, serta memunculkan permasalahan-permasalahan baru
Inilah sesungguhnya yang harus disadari umat, bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan ini justru telah menggiring perempuan menjadi pemutar roda industri kapitalis sekaligus target pasar dengan dalih mengentaskan kemiskinan. Hakekatnya, program ini tidak lain adalah salah satu alat untuk melanggengkan hegemoni kapitalisme dunia, sekaligus menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam dan aturan-aturan Islam.
Untuk membendung terjadinya kerusakan yang lebih besar, sudah waktunya kita meninggalkan konsep pemberdayaan perempuan ala kapitalis dan kembali pada Islam. Pemberdayaan perempuan perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesanalah aktivitas perempuan diarahkan.
Menjadi perempuan tangguh sebagai Ummun wa robbatul bait dan ummu al-ajyal dalam ke sakinahan, sebagai mitra laki-laki (suami)dan pendidik serta pencetak generasi pemimpin bagi peradaban bangsa, demi melahirkan generasi sholeh, cerdas, taqwa dan berkualitas prima. Sekaligus sebagai mutiara umat, yang siap berjuang untuk tegaknya peradaban mulia, berperan menjadi bagian dari masyarakat yang berkontribusi besar bagi kemajuan masyarakat. Bekerjasama dengan laki -laki untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan tatanan Islam.
Arah pemberdayaan perempuan seperti ini, tidak mungkin dilangsungkan dalam sistem kapitalis yang mengukur segalanya dari materi. Arah pemberdayaan ini hanya bisa direalisasikan ketika sistem Islam yang diterapkan, satu-satunya system yang berasal dari Sang Pencipta, Yang Mahatahu akan hamba-hambaNya dan apa yang terbaik bagi mereka. Inilah saatnya kita berjuang untuk tegaknya sistem Islam di muka bumi ini, dalam naungan khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishshawwab.