Konflik Wadas: Potret Kezaliman Penguasa, Bukan Sekadar Isu Lingkungan

  • Opini

Oleh: Mahganipatra

Suaramubalighah.com, Opini — Konflik Desa Wadas telah menyedot perhatian publik dari berbagai penjuru negeri ini. Hal ini dipicu oleh sikap pemerintah yang diwakili oleh Polres Purworejo yang telah menangkap 67 orang warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Jawa Tengah yang menolak pengukuran tanah mereka. Serta menangkap pengacara publik LBH Yogyakarta yang melakukan perlawanan dan menolak proyek penambangan tersebut. Sikap tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia terkategori kejahatan kemanusiaan, karena telah melibatkan infrastruktur negara secara sistematis melakukan otoritarianisme. Atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah telah melanggar komitmen terhadap konstitusi. Yakni melanggar perlindungan hak dasar setiap warga negara dengan melakukan teror terhadap warga, bahkan melakukan serangan siber dan intimidasi terhadap akademisi, aktivis, dan jurnalis. (tempo.co, 13/02/2022)

Konflik ini bermula dari kebijakan penguasa yang dinilai zalim oleh rakyat. Rakyat tidak menolak Proyek Strategis Nasional, namun rakyat menolak penambangan batuan andesit. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, proyek tambang di Desa Wadas ini merupakan tambang quarry atau penambangan terbuka (dikeruk tanpa sisa) yang rencananya berjalan selama 30 bulan. Penambangan batu itu dilakukan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kilogram, hingga kedalaman 40 meter.

Demikian dikutip dari siaran pers Walhi, tambang quarry batuan andesit di Desa Wadas ditargetkan 15,53 juta meter kubik_ untuk pembangunan Bendungan Bener. Maka jika hal itu terjadi, bentang alam akan hilang dan berarti tidak ada bedanya dengan memaksa warga untuk hidup dengan kerusakan ekosistem.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin menilai bahwa penambangan batu andesit di Desa Wadas berpotensi menimbulkan tanah longsor dan kekeringan.
Sebab berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, Kecamatan Bener, termasuk di dalamnya Desa Wadas, merupakan bagian dari kawasan rawan bencana tanah longsor.

Di antara para penolak penambangan di Desa Wadas ada sekelompok perempuan yang menamakan diri “Wadon Wadas”, dengan tujuan untuk membicarakan persoalan lingkungan desanya yang terancam akan mengalami kerusakan jika rencana penambangan batu andesit dilaksanakan. Menurut para ahli dan aktivis lingkungan, penambangan batu andesit di Desa Wadas dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian. Lebih lanjut lagi, warga kehilangan mata pencaharian. Bahkan penambangan tersebut juga dikhawatirkan akan menyebabkan Desa Wadas semakin rawan longsor. Penambangan Desa Wadas mengancam kerusakan lingkungan.

Sejatinya, persoalan Desa Wadas ini tidak sekedar isu kerusakan lingkungan. Tapi disebabkan kebijakan oligarki kapitalisme yang menginginkan tambang batuan andesit yang potensinya besar sekali di Desa Wadas ini. Keuntungan (laba) adalah prioritas bagi para kapitalis oligarki ini. Hal ini sudah menjadi karakternya para kapitalis (pemilik modal), meski harus mengorbankan kepentingan dan keselamatan rakyat serta merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Tuntutan masyarakat Desa Wadas harus ditingkatkan, dari upaya menyelamatkan lingkungan hidup ke penghilangan kezaliman yang dilakukan oleh oligarki. Kezaliman hanya bisa diakhiri dengan cara pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariat Islam.

Seorang pemimpin dalam Islam, kebijakannya wajib untuk kemaslahatan rakyat bukan kemaslahatan oligarki. Ketika rakyat tidak rela tanahnya digusur, meski untuk proyek nasional sekalipun, maka tidak boleh penguasa merampasnya. Kita bisa meneladani pemimpin hebat dalam sistem Khilafah, yakni khalifah Umar bin Khaththab ra. ketika menyelesaikan persoalan tanah seorang Yahudi yang diambil wali (gubernur) Amr bin ‘Ash untuk perluasan masjid di Mesir.

Umar bin Khaththab ra. didatangi seorang Yahudi yang terkena penggusuran oleh seorang Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash yang bermaksud memperluas bangunan sebuah masjid. Meski mendapatkan ganti rugi yang pantas, sang Yahudi menolak penggusuran tersebut. Ia datang ke Madinah untuk mengadukan permasalahan tersebut pada khalifah Umar.

Seusai mendengar ceritanya, Umar mengambil sebuah tulang unta dan menorehkan dua garis yang berpotongan. Satu garis horizontal dan satu garis lainnya vertikal. Umar lalu menyerahkan tulang itu pada sang Yahudi dan memintanya untuk memberikannya pada Amr bin ‘Ash, seraya berkata, “Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernurmu. Katakan bahwa aku yang mengirimnya untuknya.”

Meski tidak memahami maksud Umar, sang Yahudi menyampaikan tulang tersebut kepada Amr sesuai pesan Umar. Wajah Amr pucat pasi saat menerima kiriman yang tak diduganya itu. Saat itu pula, ia mengembalikan rumah Yahudi yang digusurnya.

Terheran-heran, sang Yahudi bertanya pada Amr bin ‘Ash yang terlihat begitu mudah mengembalikan rumahnya setelah menerima tulang yang dikirim oleh Umar. Amr menjawab, “Ini adalah peringatan dari Umar bin Khaththab ra. agar aku selalu berlaku lurus (adil) seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus maka Umar akan memenggal leherku sebagaimana garis horizontal di tulang ini.”

Inilah keadilan yang diberikan pemimpin muslim dalam sistem Khilafah. Dalam Islam, barang tambang termasuk di dalamnya batuan andesit jika jumlahnya berlimpah, maka menjadi milik umum. Artinya tidak boleh dikuasai oleh individu, swasta atau oligarki, apalagi oleh asing-aseng. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas-fasilitas gratis atau dengan harga yang murah untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
Rasulullah saw. menegaskan dalam hadits,

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Merujuk pada hadits ini, sifat penambangan batu andesit di Desa Wadas bermakna bahwa mereka boleh berserikat dalam pemanfaatan. Dalam arti, semua boleh memanfaatkannya dengan ketentuan bahwa pengelolaan penambangan tersebut harus dilakukan oleh negara dengan meminta persetujuan masyarakat setempat. Karena penambangan batu andesit termasuk kedalam kategori api yang diperbolehkan untuk berserikat dan merupakan harta kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara.

Adapun prosedur dalam pengelolaannya, maka negara wajib melakukan edukasi kepada masyarakat. Menjelaskan urgensitas kebutuhan material bahan pembangunan Bendungan Bener yang harus segera dipenuhi semata-mata untuk kepentingan rakyat. Demikian pula dalam proses penambangannya, negara juga wajib menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Sehingga proses penambangan tidak menghancurkan ekosistem yang ada di sekitar daerah penambangan. Kemudian saat proses pembebasan lahan warga, negara juga harus meminta izin kepada warga dengan suka rela untuk penambangan wilayah tersebut. Tanpa adanya unsur pemaksaan apalagi penangkapan warga. Karena proses penambangan tersebut adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak.

Demikianlah, jika sistem Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Khilafah akan menempuh langkah-langkah sistematis melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Khilafah akan langsung mengatur harta sesuai dengan bentuk-bentuk kepemilikannya termasuk kepemilikan umum di masyarakat. Sehingga penerapannya akan menuai keberkahan bagi umat manusia di seluruh dunia.
Wallahu a’lam bishshawab. [SM/Ah]