Penulis: Ustazah Haova Dewi, S.Pd.
(Mubalighah dan Penggerak MT Kabupaten Bandung)
Suara Mubalighah, Mubalighah Bicara — Terkait aksi penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur’an yang dilakukan sejumlah aparat bersenjata api pada dini hari akhir Oktober 2026 dengan cara mendobrak pintu asrama santriwati, disertai dugaan adanya intimidasi, sungguh sangat disayangkan.
Kejadian ini sungguh tidak bisa diterima. Hal ini menunjukkan adanya penegakan hukum yang cenderung represif, mencederai muruah perempuan dan anak-anak, serta mengabaikan rasa aman warga negara hingga berpotensi menimbulkan trauma pada perempuan dan anak-anak.
Jelas, ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cacat bawaan dari sistem hukum sekuler demokrasi yang tidak mampu menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi rakyat. Bahkan, hukum sering kali tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Berbeda dengan sistem Islam (Khilafah) yang memperlakukan seluruh warga negaranya, baik muslim maupun ahlu dzimmah, dengan adil tanpa bias identitas. Negara juga wajib melindungi kehormatan perempuan dan anak-anak.
Sesungguhnya, penerapan hukum-hukum Islam memiliki maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seluruh rakyat.
Seluruh maqashid syariah itu hanya dapat tercapai secara sempurna melalui penerapan hukum-hukum Allah secara total (kafah) dalam institusi negara Khilafah.