Penulis: Mahganipatra
Suara Mubalighah, Opini — Dalam pernyataannya di Forum Bisnis Pesantren pada ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 15 Oktober 2026, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tentang peran strategis pondok pesantren sebagai mitra utama dalam membina umat. Beliau mendorong agar pesantren tidak hanya hadir sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga aktif mengembangkan usaha ekonomi dengan menguasai bisnis dan manajemen modern untuk memperkuat ekonomi nasional.
Jika ditelusuri, ada beberapa langkah konkret yang disampaikan dalam forum tersebut, di antaranya mendorong pesantren menjadi pelaku kegiatan ekonomi dengan mengembangkan unit usaha bisnis pesantren. Salah satunya pesantren didorong agar mendirikan minimarket internal untuk memenuhi kebutuhan santri dan pengajarnya, kemudian meminta warga dan komunitas pesantren juga turut berbelanja di unit usaha tersebut. Bahkan demi mendukung dan mempercepat keterlibatan pesantren dalam pengembangan unit usaha pesantren di dalam ekosistem ekonomi syariah, Kementerian Agama mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui program bantuan inkubasi bisnis pesantren sejak 2021. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) turut membina 870 pesantren, dengan lebih dari 1.500 unit usaha, meliputi: program Air Berkah Indonesia (AMDK), Tani Berkah berbasis teknologi modern, misalnya sinergi HEBITREN, platform marketplace PESANTARA, hingga penguatan dana sosial keagamaan melalui Wistren (Yayasan Wakaf Infak Zakat Sedekah).
Tujuannya agar di masa depan peran strategis pesantren bukan sekadar menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Oleh karena itu, agar tujuan ini segera terealisasi maka pesantren ditekankan untuk menerima perluasan akses pembinaan dan pembiayaan yang lebih inklusif dari perbankan dan lembaga keuangan. Sehingga pesantren bisa mengembangkan unit usaha dan badan usaha milik pesantren. Selanjutnya, Menag juga meminta agar para pemimpin pesantren lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dengan cara mendorong mereka untuk mengadopsi dan menerapkan tata kelola manajemen yang profesional.
Jika arah kebijakan negara adalah mendorong pesantren agar mandiri secara ekonomi dengan memposisikan pesantren maupun santri sebagai pelaku bisnis sekaligus menjadi penggerak ekonomi nasional, lalu apakah kegiatan ekonomi pesantren masih layak dipandang sebagai sarana penunjang dalam menopang aktivitas pendidikan, dakwah, dan pelayanan kepada umat? Atau justru malah menggeser orientasi pesantren dari lembaga pendidikan Islam dan dakwah, menjadi pelaku bisnis dan pengembang usaha yang mengikuti tuntutan pasar dan logika bisnis modern demi mendukung agenda ekonomi nasional.
Arah Kebijakan Negara, Menggeser Orientasi Pendidikan Pesantren
Sesungguhnya program Kemandirian Ekonomi Pesantren bukan hal yang baru, tetapi program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dalam beragam program, di antaranya dalam bentuk program bantuan inkubasi bisnis pesantren. Kemenag menyatakan bahwa bantuan inkubasi bisnis diberikan kepada 105 pesantren pada tahun 2021 berupa modal langsung untuk membangun unit usaha dan badan usaha milik pesantren (Bumpes), kemudian berkembang hingga ribuan pesantren pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, program ini juga bergulir ke dalam bentuk program lain, misalnya bagi setiap calon penerima inkubasi bisnis pesantren akan diberikan fasilitas bantuan berupa diklat pelatihan dan pengembangan usaha yang terhubung langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Maka jika dirangkaikan dengan pernyataan Menag Nasaruddin Umar dalam forum ISEF 2026, yang meminta agar pesantren masuk ke dalam dunia bisnis supaya memperkuat ekonomi umat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional, ini menunjukkan bahwa orientasi utama pesantren telah digeser menjadi pelaku bisnis yang harus mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikannya. Maka negara berisiko mengalihkan tanggung jawab utamanya dalam menjamin pendidikan bagi rakyat.
Padahal, pendanaan penyelenggaraan pendidikan bukan urusan masing-masing lembaga untuk membiayai dirinya sendiri, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan rakyat. Walaupun benar, bahwa pesantren memiliki tradisi kemandirian ekonomi yang senantiasa mengandalkan kekuatan internal, dukungan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lingkungan sekitarnya, tetapi tradisi ini tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada kemandirian ekonomi pesantren. Karena dalam Islam tugas negara bukan sekadar regulator atau fasilitator kegiatan yang bertugas untuk memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, melainkan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengurus, menjamin, dan memenuhi seluruh kepentingan rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjadi landasan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi bagian dari amanah untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan pihak yang dipimpin. Jadi, persoalan tentang kemandirian ekonomi pesantren melalui kebijakan negara berupa program inkubasi bisnis justru berisiko akan menggeser prioritas pesantren apabila ekonomi ditempatkan sebagai tujuan utama, bukan sebagai penunjang fungsi pendidikan dan dakwah. Karena secara tidak langsung atas nama pemberdayaan pesantren, negara telah mengubah peran strategis dan orientasi pendidikan pesantren, dari lembaga pendidikan yang memiliki misi mencerdaskan umat melalui pendidikan dan aktivitas dakwah Islam menjadi lembaga pendidikan yang siap menjadi pelaku bisnis yang berperan untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar agar terintegrasi pada ekosistem ekonomi nasional.
Hal ini terjadi akibat negara menerapkan sistem kapitalisme sekuler, di mana persoalan perencanaan dan pengembangan perekonomian negara harus diwujudkan ke dalam bentuk kebijakan negara, dan harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat termasuk pesantren. Alhasil, program yang mengatasnamakan “Kemandirian Ekonomi Pesantren”, akhirnya mendorong dan mengarahkan pesantren supaya menguasai unit usaha dan bisnis dalam kerangka manajemen modern yang profesional. Pesantren diarahkan untuk membangun unit usaha yang siap menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan pada logika pasar sebagai orientasi utama dari kelembagaannya.
Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi ditempatkan atas dasar kepentingan mekanisme pasar, pengumpulan akumulasi modal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, yang akhirnya justru bermuara pada kepentingan para pemilik modal demi melestarikan sistem kapitalisme. Padahal aktivitas ekonomi di pesantren sejak awal memiliki tradisi dan identitas yang khas, melalui otoritas keilmuannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren akan menjalankan fungsi tafaquh fiddin, mencetak ulama serta membina umat sebagai aktivitas pendukung untuk menunjang pendidikan dan dakwah, bukan menjadi lembaga pendidikan yang menopang kepentingan bisnis.
Mengembalikan Peran Strategis Pesantren pada Visi Pendidikan dan Dakwah Islam
Pesantren pada hakikatnya bukan lembaga bisnis yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu aktivitasnya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki misi strategis dalam membentuk generasi berkepribadian Islam yang akan mendalami ilmu agama Islam. Peran strategis pesantren sejatinya merupakan kawah candradimuka bagi lahirnya ulama fakih fiddin. Di dalamnya, generasi Islam akan ditempa dengan ilmu, akidah, dan kepribadian Islam agar mampu menjadi pembimbing umat sekaligus penerus perjuangan dakwah.
Ulama yang lahir dari pesantren bukan sekadar ulama yang menguasai ilmu secara tekstual saja, tetapi mereka mampu memahami realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mereka akan menjadi maraji’ bagi umat dalam memberikan solusi kehidupan berdasarkan hukum dan syariat Islam. Dengan demikian aktivitas ekonomi pesantren akan menjadi sarana penunjang untuk menopang pendidikan dan dakwah.
“Kemandirian Ekonomi Pesantren” pada hakikatnya bukan persoalan yang buruk. Dari dulu pesantren memang memiliki tradisi mengelola sumber daya, pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat. sehingga yang menjadi persoalannya adalah meletakkan arah dan kedudukan aktivitas ekonomi tersebut; apakah ia menjadi penunjang dakwah, atau justru menjadi tujuan utama yang menentukan arah kelembagaan pesantren.
Karena itu, ukuran keberhasilan pesantren tidak boleh direduksi sebatas pada kemampuannya dalam membangun unit usaha, meningkatkan omset, atau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, keberhasilan pesantren harus dilihat dari kemampuannya untuk melahirkan ulama yang paham tentang syariat Islam, kokoh kepribadiannya karena taat terhadap hukum syarak, dan juga berani bersuara lantang menghadapi kezaliman sistem kapitalisme. Ulama dan santri dengan kapasitas ilmunya, mereka harus berani terjun ke masyarakat untuk mendidik, membina, dan mencerdaskan umat dengan tsaqafah Islamiyah sebagai implementasi dari firman Allah ﷻ dalam QS yusuf: 108:
قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا۠ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا۠ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (seluruh manusia) kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik.”
Dalam ayat ini, Allah menegaskan bagaimana posisi ulama sebagai pewaris nabi, tugas mereka adalah membimbing umat, dan senantiasa menjadi mutiara yang Allah puji keberadaannya. Seperti firman Allah dalam QS Al-Mujadillah: 11:
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ
Artinya: “Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat,”
Tanggung Jawab Negara Islam dalam Menjamin Pendidikan
Di dalam kitab An-Niẓām al-Iqtiṣādī fī al-Islām, khususnya dalam pembahasan tentang Baitulmal dan pengeluaran negara. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa persoalan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Negara Khilafah tidak akan membebankan tanggung jawab biaya pendidikan kepada orang tua, masyarakat maupun lembaga pendidikan seperti pesantren. Sebab, negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat, sedangkan pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara melalui mekanisme Baitulmal yang dirancang untuk mengelola sistem keuangan negara demi memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan.
Demikian pula jika dikaitkan dengan persoalan kemandirian ekonomi pesantren. Pesantren tidak harus membangun bisnis sebagai sumber utama pembiayaan agar dapat menyelenggarakan pendidikan. Namun, tanggung jawab ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini tugas negara bukan sekadar hadir untuk melakukan pembinaan atau pelatihan agar pesantren mampu mengembangkan unit usaha demi meningkatkan omset, atau mampu mengelola bisnis secara modern dan profesional. Namun, negara harus memastikan bahwa pesantren memiliki dukungan yang memadai untuk menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah Islam secara independen.
Wallāhu aʿlam biṣ-ṣawāb. [SM/AH]

