Penulis: Atik Hermawati
Allah ﷻ telah menetapkan ibadah haji sebagai salah satu kewajiban bagi kaum muslim yang mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Sebagaimana firman-Nya:
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS Ali Imran [3]: 97).
Namun, bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia, menunaikan ibadah haji bukan perkara mudah. Selain harus menunggu antrean panjang, calon jemaah juga dihadapkan pada biaya penyelenggaraan haji yang terus menjadi perhatian setiap tahunnya.
Untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan rata-rata sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,65 juta atau 55,5 persen. Sementara itu, Rp43,82 juta atau 44,5 persen bersumber dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam skema pembiayaan tersebut, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar Rp3,2 juta per jemaah. Dengan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan nilai manfaat pada rekening virtual rata-rata Rp3,4 juta, biaya pelunasan yang harus dibayar jemaah menjadi sekitar Rp23,05 juta.
Apakah subsidi tersebut sudah menyelesaikan persoalan mahalnya biaya haji? Atau justru baru menjadi solusi sesaat yang belum menyentuh akar persoalan?
Kapitalisasi Dana Ibadah Haji
Besarnya biaya penyelenggaraan haji tidak bisa dilepaskan dari berbagai komponen layanan, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan selama jemaah berada di Arab Saudi. Semua itu membutuhkan pengelolaan yang terencana dan pembiayaan yang tidak sedikit.
Di sisi lain, pembiayaan haji Indonesia juga sangat bergantung pada dana setoran awal jemaah yang dikelola oleh BPKH. Dana tersebut ditempatkan dan diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, deposito perbankan syariah, saham syariah, dan instrumen investasi lainnya. Hasil pengelolaan dana itulah yang kemudian menghasilkan nilai manfaat untuk membantu membiayai penyelenggaraan haji, termasuk subsidi. Sehingga kemampuan negara dalam memberikan pelayanan haji bergantung pada ketersediaan dana yang disetorkan jemaah dan hasil pengembangannya.
Kapitalisasi ibadah haji ini tidak lepas dari asas sistem kapitalisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, haji tidak ditempatkan semata-mata sebagai ibadah wajib yang pelaksanaannya harus difasilitasi dan diurus sebaik-baiknya oleh negara. Sebaliknya, penyelenggaraan haji justru masuk dalam pusaran bisnis yang menjanjikan keuntungan ekonomi.
Ketika urusan ibadah dikelola dengan orientasi keuntungan, terbuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil manfaat demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akibatnya, korupsi pun tak bisa dihindari, sementara sanksi yang ada tidak membuat jera.
Inilah akar persoalan yang membuat penyelenggaraan haji terus diwarnai berbagai polemik. Subsidi dari tahun ke tahun belum mampu menyelesaikan karut-marut persoalan penyelenggaraan ibadah haji.
Pengelolaan Haji dalam Sistem Islam
Dalam sistem Islam, yakni Khilafah, penguasa bertindak sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hal ini menuntut negara menyiapkan mekanisme penyelenggaraan haji yang berlandaskan amanah pelayanan terhadap umat. Orientasinya bukan mencari keuntungan, melainkan memastikan kaum muslim dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan tertib.
Pertama, Khilafah akan mengambil tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji, bukan menyerahkannya kepada pihak swasta. Khalifah akan memimpin langsung atau mengangkat pejabat khusus yang bertugas memimpin dan mengelola seluruh rangkaian penyelenggaraan haji. Pejabat tersebut dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas kepemimpinan.
Rasulullah ﷺ pernah menunjuk Abu Bakar ash-Shiddiq ra. untuk mengurus serta memimpin jemaah haji. Rasulullah ﷺ juga pernah memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji pada saat Haji Wada. Pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khaththab ra., pelaksanaan haji pernah dipercayakan kepada Abdurrahman bin Auf ra.. Khalifah Umar sendiri juga pernah memimpin langsung penyelenggaraan haji hingga akhir masa jabatannya.
Kedua, jika negara menetapkan ongkos naik haji (ONH), besarannya akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil jemaah. Perhitungannya mencakup jarak wilayah asal jemaah dengan Tanah Haram, yakni Makkah dan Madinah, serta kebutuhan akomodasi selama perjalanan pergi dan kembali dari Tanah Suci. Negara mengupayakan agar ongkos tersebut tidak menjadi beban yang memberatkan kaum muslim.
Dana ONH yang berasal dari umat merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab oleh khalifah. Dana tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai aset negara untuk kepentingan lain. Pengelolaannya pun harus terbebas dari riba dan praktik dana talangan, serta tidak boleh diendapkan atau dijadikan objek bisnis untuk meraih keuntungan.
Ketiga, pengelolaan dana haji harus dijalankan oleh pejabat yang memiliki ketakwaan dan amanah. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan selalu berada dalam pengawasan Allah ﷻ sehingga tidak berani melakukan korupsi atau mengambil harta yang bukan haknya.
Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
“Siapa saja yang kami angkat untuk suatu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul (pengkhianatan atau penggelapan).” (HR Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim).
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan harta negara, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memiliki kebiasaan memeriksa kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah mereka menduduki jabatan. Apabila ditemukan penambahan harta yang diperoleh secara tidak sah, Khalifah Umar tidak segan-segan menyita kelebihan harta tersebut.
Jika korupsi tetap terjadi, khalifah dapat menjatuhkan sanksi ta’zir, yakni hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.
Keempat, negara menetapkan prioritas bagi kaum muslim yang belum pernah menunaikan ibadah haji, sekaligus mengatur kuota agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dalam menetapkan kebijakan, khalifah berpegang pada ketentuan bahwa kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup dan hanya dibebankan kepada muslim yang mampu.
Rasulullah ﷺ bersabda:
أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ
“Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah!” Seseorang bertanya, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau terdiam hingga orang itu mengulangi pertanyaannya sebanyak tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya aku menjawab, ‘Ya,’ niscaya haji akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya.” (HR Muslim).
Kelima, dalam sistem Khilafah, negeri-negeri muslim dalam satu kesatuan wilayah pemerintahan yang sentralisasi. Mereka tidak terpisah oleh batas-batas nasionalisme. Oleh karena itu, niscaya tidak ada kewajiban visa bagi kaum muslim yang menjadi warga negara Khilafah ketika memasuki wilayah Makkah dan Madinah.
Keenam, pembangunan sarana dan prasarana penunjang haji dialokasikan melalui Baitulmal sesuai ketentuan syariat. Pembangunan ini mencakup infrastruktur transportasi menuju Tanah Suci maupun fasilitas di lokasi pelaksanaan ibadah haji, seperti Masjidilharam, Mina, Arafah, dan tempat lainnya. Berbagai fasilitas tersebut disiapkan agar mampu menampung jemaah dalam jumlah besar sekaligus memudahkan mereka menjalankan seluruh rangkaian ibadah.
Dalam kitab Al-Amwāl fī Dawlat al-Khilāfah, Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa harta dalam negara Khilafah terdiri dari anfal, ghanimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, harta milik umum, usyur, dan lainnya. Baitulmal merupakan lembaga khusus yang menangani penerimaan dan pengeluaran harta negara yang menjadi hak kaum muslim.
Dengan mekanisme tersebut, negara tidak menggantungkan pelayanan haji pada besarnya hasil investasi dana jemaah. Negara menjalankan fungsi pengurusan dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang telah ditetapkan syariat untuk memenuhi kebutuhan umat.
Jejak Sejarah Pelayanan Haji dalam Peradaban Islam
Sejarah peradaban Islam memperlihatkan bagaimana para khalifah memberikan perhatian besar terhadap pelayanan jemaah haji. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilāfah bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab memanfaatkan momentum musim haji untuk bertemu dengan para delegasi dari berbagai wilayah.
Dalam kesempatan itu, Khalifah Umar menanyakan keadaan mereka, termasuk bagaimana wali yang diangkat untuk mengurus kepentingan rakyat menjalankan tugasnya. Rakyat pun memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengaduan atau persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada khalifah. Dengan cara ini, beliau dapat mengawasi pelaksanaan tugas para wali sekaligus mengevaluasi pelayanan mereka kepada rakyat.
Pada masa Khilafah Abbasiyah, dibangun jalur air dan fasilitas perjalanan haji yang dikenal dengan Darb Zubaidah. Proyek ini berkaitan dengan Zubaidah binti Ja’far, istri Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia dikenal memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan para musafir dan jemaah haji. Di sepanjang jalur perjalanan menuju Makkah dibangun sumur, tempat penampungan air, saluran air, dan tempat peristirahatan.
Perhatian terhadap sarana transportasi juga terlihat pada masa Khilafah Utsmaniyah. Pada masa Sultan Abdul Hamid II, dibangun Jalur Kereta Api Hijaz yang menghubungkan Damaskus dengan Madinah. Jalur ini mulai dibangun pada 1900 dan kereta pertama tiba di Madinah pada 1908. Kehadirannya memangkas waktu perjalanan yang sebelumnya dapat ditempuh dalam waktu lebih lama dengan menggunakan kendaraan unta.
Islam Kafah, Solusi Sistemis bagi Persoalan Haji
Persoalan mahalnya biaya haji tidak akan tuntas jika hanya diselesaikan melalui kebijakan subsidi dari tahun ke tahun. Selama sistem yang diterapkan masih berlandaskan kapitalisme-sekuler, penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari orientasi untung-rugi, bukan amanah dalam mengurus urusan umat.
Dalam Islam, penyelenggaraan haji merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus urusan rakyat berdasarkan syariat Allah ﷻ. Karena itu, persoalan haji tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi, politik, dan pemerintahan. Islam harus diterapkan kafah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pelayanan ibadah, diatur berdasarkan hukum Allah ﷻ.
Mubalighah tidak cukup hanya mengajak umat mempersiapkan diri secara individual untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga mencerdaskan umat agar memahami persoalan penyelenggaraan haji secara mendasar. Mubalighah harus membangun kesadaran bahwa penerapan syariat Islam secara menyeluruh membutuhkan institusi yang menjadikan akidah Islam sebagai asasnya. Institusi tersebut adalah Khilafah Islamiyyah, sistem yang diwariskan oleh Nabi ﷺ dan telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin.
Wallāhu aʿlam biṣ-ṣawāb. [SM/AH]