Penulis: Idea Suciati
Suara Mubalighah, Opini — Kementerian Agama kembali mengarusutamakan nilai toleransi dan kerukunan melalui agenda The Wonder of Harmony 2026 bertema “Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri”. Program yang berlangsung sepanjang November–Desember ini melibatkan tokoh agama, pemuda, komunitas, serta dai dan daiyah. Sejumlah kegiatannya meliputi dialog kerukunan, Bakti Lintas Iman bertema “Saling Merawat, Saling Menghormati”, serta pembinaan 100 calon dai dan daiyah muda melalui program Dai Muda Penyeru Cinta.
Di tingkat daerah, Kementerian Agama Kabupaten Jombang juga menyelenggarakan Dialog Pemuda Lintas Agama bertema “Saring Sebelum Sharing: Peran Pemuda Lintas Agama Merawat Ruang Digital untuk Mewujudkan Indonesia Rukun, Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ini diikuti 32 peserta dari berbagai organisasi keagamaan dan kepemudaan. Forum tersebut bertujuan mendorong generasi muda menjaga kerukunan, menangkal hoaks dan ujaran kebencian, serta mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan kuatnya pengarusutamaan moderasi beragama, khususnya melalui narasi toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Persoalannya bukan terletak pada ajakan menjaga kerukunan itu sendiri, melainkan pada kemungkinan ketika nilai-nilai tersebut dijadikan kerangka pembatas bagi aktivitas dakwah.
Jika orientasi pembinaan dai lebih ditekankan pada pembentukan agen perdamaian dan penjaga harmoni sosial, sementara penguatan akidah, pemahaman syariat secara menyeluruh, serta keberanian melakukan amar makruf nahi mungkar tidak memperoleh ruang yang memadai, misi dakwah berisiko mengalami reduksi. Padahal, dakwah Islam bertujuan menyeru manusia kepada Islam secara kafah dan membina umat agar mampu memperjuangkan penerapan Islam dalam kehidupan.
Moderasi Beragama dan Pergeseran Orientasi Keagamaan
Toleransi, kerukunan, dan upaya menghindari konflik merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, persoalan muncul ketika moderasi beragama tidak berhenti pada pengaturan hubungan sosial antarumat beragama, tetapi berkembang menjadi kerangka pemikiran yang turut menentukan bagaimana ajaran agama dipahami dan diekspresikan di ruang publik.
Dalam konteks ini, moderasi beragama perlu dikaji secara kritis, terutama ketika dikaitkan dengan gagasan pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme. Ketiga pemikiran tersebut memiliki konsepsi tersendiri mengenai agama, kebenaran, dan hubungan agama dengan kehidupan publik. Karena itu, umat Islam perlu mencermati apakah penerapan moderasi beragama sebatas mendorong sikap saling menghormati atau justru berpotensi membatasi penyampaian ajaran Islam secara utuh.
Moderasi beragama juga tidak dapat dilepaskan dari wacana global mengenai bagaimana agama ditempatkan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Dalam praktiknya, gagasan ini perlu dicermati agar tidak berkembang menjadi tuntutan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan standar tertentu yang justru membatasi ekspresi keyakinan dan pelaksanaan syariat.
Kita perlu cermat membedakan toleransi sebagai sikap sosial dengan pluralisme agama sebagai pandangan teologis. Toleransi dalam hubungan sosial mengharuskan seorang muslim menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Namun, hal itu tidak berarti seorang muslim harus menganggap seluruh agama memiliki kebenaran teologis yang sama.
Dalam Islam, kebenaran agama tetap bersumber dari wahyu Allah ﷻ. Karena itu, menghormati pemeluk agama lain tidak identik dengan membenarkan keyakinannya. Persoalan serius muncul ketika moderasi beragama mulai memengaruhi batas-batas akidah dan ketentuan syariat, misalnya dalam persoalan keterlibatan pada ritual keagamaan agama lain atau pemberian ucapan selamat hari raya yang memiliki dimensi teologis.
Islam memerintahkan kaum muslim berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa pun, termasuk kepada pemeluk agama lain. Membantu tetangga, bergotong royong, bekerja sama dalam urusan kemasyarakatan, dan menjaga ketertiban bersama merupakan bagian dari akhlak Islam.
Namun, kerja sama sosial harus dibedakan dari partisipasi dalam ibadah dan ritual agama lain. Seorang muslim dapat menjalin hubungan sosial yang baik tanpa harus mencampuradukkan tata cara ibadah ataupun akidah. Batas ini penting dijaga agar sikap toleran tidak berkembang menjadi sinkretisme yang mengaburkan kemurnian akidah.
Dengan demikian, umat Islam perlu bersikap kritis terhadap setiap gagasan dan program yang membawa nama toleransi serta harmoni. Nilai-nilai tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan batas akidah, mengompromikan ketentuan syariat, atau membatasi penyampaian ajaran Islam secara utuh. Kerukunan sosial harus tetap berjalan dalam koridor akidah dan syariat Islam.
Toleransi dalam Perspektif Islam
Toleransi dalam Islam bukanlah sinkretisme yang mencampuradukkan ajaran agama ataupun pluralisme teologis yang menyamakan kebenaran seluruh agama. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati pemeluk agama lain, berlaku adil, menjaga hak-hak mereka, dan hidup berdampingan secara damai tanpa harus mengorbankan akidah maupun melanggar ketentuan syariat.
Toleransi dalam Islam memiliki batas yang jelas: menghormati manusia sebagai sesama makhluk Allah tidak berarti membenarkan seluruh keyakinan dan praktik keagamaannya.
Prinsip tersebut antara lain ditegaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya:
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS Al-Kafirun [109]: 6).
Ayat ini menegaskan pemisahan antara akidah Islam dan keyakinan agama lain. Sikap menghormati pemeluk agama lain tidak mengharuskan seorang muslim mencampuradukkan keyakinan.
Islam juga tidak membenarkan pemaksaan seseorang untuk memeluk agama. Allah ﷻ berfirman:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama.” (QS Al-Baqarah [2]: 256).
Ayat ini menjadi landasan bahwa keimanan tidak dapat dibangun melalui pemaksaan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan keyakinan.
Toleransi dalam Islam tidak berarti mencampuradukkan ajaran Islam dengan agama lain, membenarkan keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, ataupun mengikuti ritual ibadah agama lain. Dalam persoalan ini, umat Islam harus memahami batas antara penghormatan sosial dan partisipasi dalam praktik keagamaan.
Karena itu, persoalan doa lintas agama, penggunaan salam keagamaan, dan keterlibatan dalam perayaan hari besar agama lain perlu dikaji berdasarkan ketentuan akidah dan hukum syariat. Prinsip dasarnya adalah seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemurnian tauhid demi tuntutan harmoni sosial. Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan.” (QS Al-Baqarah [2]: 42).
Secara historis, Islam memiliki pengalaman panjang dalam mengatur kehidupan masyarakat yang beragam keyakinan. Sejak Rasulullah ﷺ memimpin masyarakat Madinah, hubungan antara kaum muslim dan kelompok nonmuslim diatur melalui ketentuan yang mengakui keberadaan komunitas berbeda serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing.
Pada masa pemerintahan Islam berikutnya, komunitas nonmuslim juga hidup di berbagai wilayah kekuasaan Islam, termasuk di Mesir dan Andalusia. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak dengan sendirinya menghalangi kehidupan bersama.
Keindahan praktik toleransi tersebut selaras dengan misi kerasulan Muhammad ﷺ sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah ﷻ berfirman:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 107).
Rahmat Islam tidak diwujudkan dengan mengaburkan batas akidah, tetapi melalui penerapan ajaran Allah yang membawa keadilan, perlindungan, dan kebaikan bagi seluruh manusia.
Dakwah Bukan Sekadar Mencetak Agen Harmoni
Persoalan yang perlu dicermati berikutnya adalah ketika nilai-nilai moderasi beragama menjadi orientasi utama pembinaan generasi muda, termasuk para calon dai. Hal ini dapat dilihat dari tema dan arah sejumlah program Kementerian Agama. Dalam Dialog Pemuda Lintas Agama di Jombang, generasi muda didorong menjadi agen perdamaian dan penjaga kerukunan di ruang digital. Sementara itu, program The Wonder of Harmony 2026 menghadirkan pembinaan 100 calon dai dan daiyah muda melalui program Dai Muda Penyeru Cinta.
Program-program tersebut perlu dicermati dari sisi materi, kurikulum, dan kompetensi yang hendak dibentuk. Sebab, pembinaan dai tidak cukup hanya menghasilkan komunikator yang mampu menyampaikan pesan perdamaian, tetapi harus membentuk pengemban dakwah yang memiliki pemahaman Islam mendalam dan komitmen terhadap penyampaian risalah Islam secara utuh.
Jika orientasi tersebut menjadi fokus dominan pembinaan, terdapat risiko generasi muda lebih banyak dipersiapkan sebagai penyampai pesan perdamaian dan penjaga harmoni sosial daripada sebagai pengemban dakwah yang memiliki kepribadian Islam kuat, pemahaman syariat yang mendalam, serta kesadaran untuk melakukan perubahan masyarakat berdasarkan tuntunan Allah ﷻ.
Generasi muda seharusnya dibina dengan akidah yang kokoh, pemahaman Islam kafah, dan kesadaran terhadap tanggung jawab dakwah. Mereka perlu memiliki keberanian menyampaikan kebenaran, melakukan amar makruf nahi mungkar, serta menghadapi berbagai tantangan dengan kesabaran dan keteguhan prinsip.
Sejarah dakwah Rasulullah ﷺ dan para sahabat menunjukkan bahwa penyampaian Islam tidak selalu diterima dengan baik. Mereka menghadapi penolakan, tekanan, bahkan kekerasan. Namun, tantangan tersebut tidak membuat Rasulullah ﷺ mengubah substansi risalah atau mengorbankan prinsip akidah demi memperoleh penerimaan masyarakat.
Allah ﷻ mengingatkan dalam QS Al-Baqarah [2]: 120 bahwa keridaan sebagian pihak dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak akan diperoleh dengan mengikuti agama mereka. Ayat ini menegaskan bahwa keridaan manusia bukanlah standar kebenaran dalam berdakwah. Standar utama seorang muslim adalah petunjuk Allah ﷻ, bukan tuntutan untuk menyenangkan semua pihak dengan mengorbankan prinsip agama.
Dakwah tetap bertujuan mengajak manusia kepada Islam, menegakkan amar makruf nahi mungkar, dan menyampaikan risalah Allah secara utuh. Penerimaan atau penolakan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah substansi ajaran Islam. Karena itu, Islam tidak boleh disampaikan secara parsial dengan menyembunyikan hukum-hukum yang dianggap tidak sesuai dengan selera zaman atau tuntutan pihak tertentu. Risalah Islam harus dijelaskan secara menyeluruh dengan landasan ilmu dan metode dakwah yang benar.
Adapun metode penyampaian dakwah, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta argumentasi yang kuat dan santun. Keteguhan dalam menyampaikan kebenaran tidak boleh dijadikan alasan untuk bertindak kasar atau melakukan pemaksaan. Allah ﷻ berfirman:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik.” (QS An-Nahl [16]: 125).
Dengan demikian, keberhasilan pembinaan dai tidak dapat diukur hanya dari kemampuan mereka membangun komunikasi yang santun dan menjaga hubungan sosial. Lebih dari itu, pembinaan dakwah harus melahirkan generasi yang memiliki kepribadian Islam, memahami syariat secara mendalam, memiliki kesadaran politik terhadap persoalan umat, serta mampu mengemban amar makruf nahi mungkar. Kesantunan merupakan bagian dari akhlak pengemban dakwah, tetapi tidak boleh menggantikan substansi dan tujuan dakwah itu sendiri.
Allah ﷻ berfirman:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.” (QS Ali Imran [3]: 104).
Khatimah
Seruan toleransi dan harmoni sosial tidak boleh membuat umat kehilangan daya kritis terhadap arah kebijakan dan program pembinaan keagamaan. Persoalan yang harus diwaspadai adalah ketika kerukunan dijadikan ukuran utama keberhasilan dakwah, sementara penguatan akidah, pemahaman syariat, dan tanggung jawab amar makruf nahi mungkar justru terpinggirkan.
Dakwah harus tetap menjadi jalan pembinaan umat agar memahami Islam secara kafah, memiliki keberanian menyampaikan kebenaran, serta menjadi penggerak perubahan masyarakat berdasarkan syariat Allah ﷻ. Pengemban dakwah memang harus santun dan mampu menjaga hubungan sosial, tetapi mereka juga harus teguh memegang prinsip dan tidak mengorbankan kebenaran demi memperoleh penerimaan semua pihak.
Di sinilah pentingnya peran mubalighah dalam mengawal arah dakwah agar tetap berlandaskan tuntunan Rasulullah ﷺ. Mubalighah tidak cukup hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga memiliki tanggung jawab membina generasi muda dengan pemahaman Islam kafah, membangun kesadaran terhadap persoalan umat, serta mencetak pengemban dakwah yang mampu menjadi penggerak perubahan.
Dalam perspektif politik Islam, perjuangan mewujudkan kehidupan yang diatur oleh syariat Allah ﷻ berkaitan dengan tegaknya institusi Khilafah. Khilafah dipahami sebagai institusi pemerintahan yang bertugas menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Dalam kerangka tersebut, pengaturan kehidupan masyarakat mencakup kaum muslim sekaligus menjamin hak-hak warga negara nonmuslim sesuai ketentuan syariat.
Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Islam tidak dibangun dengan mencampuradukkan akidah, melainkan melalui penerapan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Inilah konsepsi kehidupan yang hendak diwujudkan melalui penerapan Islam secara kafah.
Wallāhu aʿlam biṣ-ṣawāb. [SM/AH]

