Oleh: Bunda Nurul Husna
Suaramubalighah.com, Opini— Pada 9 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto memberi pengumuman mengejutkan. Pemerintah Indonesia bersiap untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka dan terkena trauma, termasuk anak-anak yatim piatu yang sangat membutuhkan perlindungan dan dukungan. Untuk gelombang pertama, pemerintah akan menyiapkan pesawat-pesawat untuk mengangkut pengungsi Gaza sekitar 1000 orang. Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi 1000 pengungsi Gaza ke Indonesia ini bukanlah tindakan relokasi seperti yang ramai disebut. Ia mengatakan evakuasi ini juga hanya bersifat sementara dengan tujuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga membantah pemerintah Indonesia akan merelokasi warga Gaza. Ia pun meluruskan pernyataan Presiden Prabowo soal rencana evakuasi rakyat Palestina yang terluka. Ditegaskan bahwa evakuasi dilakukan untuk membantu anak-anak dan ibu hamil agar hidup aman. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan dan bukan relokasi. Para pengungsi itu nantinya harus kembali ke Gaza apabila situasi sudah membaik.
Rencana relokasi ini langsung mendapat penolakan keras dari Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Anwar Abbas. Anwar menyebut rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden AS Donald Trump yang didukung oleh Zionis Yahudi. Anwar juga menyinggung soal keinginan Zionis Yahudi dan AS untuk mengosongkan Gaza, sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Sehingga menurutnya, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan AS tersebut.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan pemerintah Indonesia menerima 1000 pengungsi Gaza tersebut, memang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, pengumuman itu muncul di saat Presiden AS Donald Trump memberlakukan penetapan tarif impor untuk hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang mendapatkan tarif sebesar 32%.
Realitasnya, setelah pengumuman tarif impor oleh Trump, muncul sebuah tren sejumlah negara menerapkan pendekatan “appeasement” (pemuasan) terhadap AS dan Trump, guna mengurangi tarif impor AS. Inggris misalnya, memberi penawaran pemotongan pajak terhadap sejumlah miliarder teknologi AS seperti Mark Zuckerberg dan Elon Musk sebagai upaya Inggris menghindari tarif Trump. Atau seperti yang dilakukan oleh Lesotho, negara kecil di Afrika yang mencoba memuaskan AS dan Trump dengan memberikan akses pasar kepada pebisnis Starlink Elon Musk.
Memang belum diketahui pasti pendekatan “appeaseament” yang dilakukan Indonesia. Namun masyarakat berharap pemerintah tidak menjadikan rencana evakuasi 1000 pengungsi Gaza tersebut sebagai upaya negeri ini menghindari tarif Trump. Karena jika benar demikian, sungguh sangat disayangkan.
Kontradiktif dan Melemahkan Daya Tawar Palestina
Sekilas rencana evakuasi tersebut tampak sebagai langkah kepedulian dan kemanusiaan yang sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini yang mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Namun jika ditelaah lebih luas lagi, rencana evakuasi ini sangat kontraproduktif karena beberapa hal berikut:
Pertama, menguntungkan penjajah Zionis Israel yang sejak lama terus berupaya mengosongkan Gaza demi penguasaan penuh wilayah pendudukan dan penjajahan yang lebih total lagi.
Kedua, mengurangi tekanan politik terhadap penjajah Zionis Israel. Dengan evakuasi, dapat diklaim bahwa warga sipil telah “diamankan dan diungsikan” ke negara-negara ketiga seperti Indonesia. Sehingga penjajah Zionis dan AS punya alasan untuk tidak menghentikan agresi militer dan pendudukannya di wilayah Gaza, Palestina.
Ketiga, merugikan rakyat Palestina. Karena rencana evakuasi ini juga dapat melemahkan daya tawar dan kemungkinan penduduk Gaza, Palestina untuk bisa kembali ke rumah mereka. Meski Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1994 telah menegaskan pentingnya memberi kesempatan bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka sendiri, namun hingga 2025 hak tersebut masih ditolak oleh Zionis Israel. Bahkan dari ratusan resolusi PBB, tidak ada yang efektif menjamin pelaksanaan hak kembali bagi rakyat Gaza Palestina. Hingga tahun 2023 saja, Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat lebih dari lima juta pengungsi Palestina hidup di kamp-kamp pengungsian tanpa kepastian hak untuk kembali.
Keempat, menguntungkan penjajah AS sebagai negara pendukung utama penjajah Zionis. Karena rencana evakuasi itu justru sejalan dengan ambisi AS untuk mengambil alih kendali Gaza dengan cara merelokasi rakyat Gaza ke negara ketiga seperti Mesir dan Indonesia. Trump beralasan bahwa Gaza sudah tidak bisa lagi dihuni oleh warga karena tidak aman dari peperangan, sehingga rakyat Gaza perlu direlokasi ke tempat lain secara permanen supaya bisa bahagia. Dengan ini semua, Trump ingin menunjukkan dominasi politik AS di dunia secara global. Selain itu, ada kepentingan bisnis yang ingin diraih yakni berupa rencana Trump untuk membangun Jalur Gaza menjadi pusat wisata mewah dan perumahan eksklusif seperti Riviera-nya Timur Tengah, sebuah kawasan pantai yang indah dan eksklusif seperti di Italia dan Prancis.
Dari penjelasan ini semua jelaslah bahwa, evakuasi penduduk Gaza bukan langkah yang tepat. Kepedulian dan niat baik untuk membantu rakyat Gaza hendaknya diiringi dengan pandangan yang jernih terhadap dampak yang mungkin terjadi akibat dari evakuasi tersebut. Karena akar persoalan Palestina adalah penjajahan, maka hanya bisa diselesaikan dengan menghentikan pendudukan dan mengusir sang penjajah Zionis dari bumi Palestina.
Evakuasi justru dapat memuluskan ambisi penjajah Zionis dan AS untuk mengosongkan Gaza. Jelas ini kontraproduktif. Bahkan bisa dimaknai sebagai bentuk pembiaran yang secara tidak langsung justru ikut melanggengkan penjajahan Zionis di Palestina yang didukung penuh oleh AS. Sehingga dapat dipertanyakan pula, apakah hal tersebut sebagai wujud negeri ini masih dalam kendali penajajah AS? Semoga saja tidak.
Bukan Relokasi, Tapi Jihad fi Sabilillah
Persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan relokasi rakyat Gaza. Karena akar masalah Palestina adalah pendudukan dan penjajahan Zionis Yahudi di Palestina yang didukung oleh negara-negara Barat terutama AS. Maka penjajahan itu harus dihentikan dengan pengusiran penjajah Zionis Yahudi dari Palestina. Entitas Zionis Yahudi yang dalam pandangan Islam merupakan muhariban fi’lan (musuh nyata), hanya dapat dihadapi dengan bahasa perang, bukan dengan perjanjian, diplomasi atau kompromi apapun. Apalagi sekedar beretorika dengan mengecam atau mengutuk semata. Mengutuk tindakan Zionis Yahudi tanpa tindakan nyata mengusir penjajah tersebut dari bumi Palestina, adalah bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin.
Bagi kaum muslimin, krisis Palestina bukan hanya soal etnis atau kemanusiaan semata, tapi merupakan problem agama. Palestina merupakan tanah kharajiyah milik kaum muslimin yang wajib dijaga dan dibebaskan dari penjajahan Zionis Yahudi. Dan menghadapi penjajahan Zionis Yahudi di Palestina, hanya dapat diwujudkan dengan pengerahan militer untuk mengusir penjajah tersebut melalui jihad fi sabilillah.
Dan secara syar’i, Allah Ta’ala telah mengizinkan kaum muslimin berperang demi mempertahankan diri, harta, dan negeri mereka dari serangan musuh, sebagaimana firman Allah, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu”(QS. Al-Hajj/22: 39). Allah pun berfirman, “Perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian” (QS. Al Baqarah/2: 191).
Oleh karena itu, bentuk dukungan kaum muslimin terhadap Palestina bukan dengan ikut mengevakuasi sebagai implementasi dari rencana relokasi rakyat Gaza yang telah dicanangkan oleh AS dan Zionis Yahudi. Kewajiban umat muslim (terutama para penguasa negeri kaum muslimin) yang harus segera ditunaikan adalah membuka perbatasan negeri-negeri mereka untuk memudahkan pengiriman bantuan logistik, pangan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya bagi rakyat Gaza. Juga menyediakan penampungan sementara untuk para lansia, perempuan dan, anak-anak.
Kewajiban yang paling utama, hendaknya pemimpin negeri-negeri kaum muslimin tersebut segera mengirimkan pasukan militernya ke Gaza untuk membantu rakyat Gaza mengusir penjajah Zionis Yahudi dari bumi Palestina. Adalah sebuah keharaman jika mereka berdiam diri padahal mereka punya kewenangan dan kemampuan untuk mengerahkan pasukan militernya demi menolong saudara seimannya di Gaza. Inilah yang seharusnya segera dilakukan, sebagai pengamalan terhadap seruan Allah dalam Al-Qur’an, “Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, kalian wajib menolong mereka” (QS. Al-Anfal/8: 72).
Namun sungguh ironis, hari ini para penguasa negeri-negeri kaum muslimin justru mempertontonkan sikap tunduk pada kesombongan penjajah yang didukung oleh negara-negara Barat terutama AS. Alih-alih bersegera mengirimkan pasukan untuk berjihad mengusir penjajah Zionis Yahudi, mereka justru ikut menyepakati berbagai perjanjian rancangan penjajah yang merugikan muslim Gaza, bahkan melanggengkan penjajahan dan pendudukan Zionis Yahudi di bumi Palestina. Sebagian yang lain bersikap lemah dan menghinakan diri di hadapan penjajah, dengan menawarkan perdamaian bahkan menyediakan diri sebagai eksekutor bagi rencana jahat penjajah terhadap Islam dan muslim Gaza di Palestina.
Padahal Allah Ta’ala telah memperingatkan, “Janganlah kalian lemah dan meminta untuk berdamai, padahal kalian lebih unggul (di atas mereka). Allah pun bersama kalian dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian” (QS. Muhammad/47: 35).
Dukungan Trump (AS) terhadap penjajah Zionis Yahudi harusnya membangkitkan kesadaran kaum muslimin bahwa umat Islam sangat membutuhkan kekuatan besar untuk menjaga dan melindungi mereka. Penjajah Zionis Yahudi bisa terus melakukan agresi militer dan pendudukan di Gaza Palestina, karena didukung oleh negara besar AS dan sekutunya. Maka rakyat Gaza pun membutuhkan dukungan besar selevel negara untuk mengusir penjajah Zionis. Di sinilah urgensitas adanya kepemimpinan politik Islam global yang kuat, berupa institusi negara Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.
Sang Khalifah itulah yang akan memimpin dan mengurusi seluruh urusan kaum muslimin sedunia dengan syariat Islam, menyatukan seluruh kaum muslimin dalam ikatan akidah, menggabungkan negeri-negeri kaum muslimin sedunia dalam satu wilayah, serta mengomando pengerahan pasukan militer kaum muslimin untuk berjihad membebaskan Gaza Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi.
Khalifah yang akan hadir sebagai junnah (pelindung) bagi kaum muslimin sedunia. Sebagaimana hadis Rasulullah saw, “Imam (Khalifah) adalah perisai, di belakangnya kaum muslimin berperang dan berlindung dengannya” (HR. Bukhari Muslim).
Seruan untuk Kaum Muslimin
Maka, ada beberapa upaya riil yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin saat ini terutama para tokoh umat termasuk para muballighah, yaitu:
- Menolak semua rencana jahat penyerahan wilayah Palestina melalui upaya pengosongan Gaza atas nama relokasi, evakuasi, pengungsian, atau bentuk perdamaian dan kesepakatan apa pun dengan penjajah Zionis Yahudi, demi mencegah lepasnya Palestina meski masih akan banyak yang syahid.
- Menolak intervensi AS dan negara-negara Barat lainnya terhadap urusan kaum muslimin melalui kaki tangannya di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk berbagai upaya jahat untuk memuluskan ambisi penjajah Zionis dan AS untuk menguasai Palestina.
- Menyerukan pada penguasa negeri-negeri kaum muslimin untuk segera membuka perbatasan negeri mereka demi kemudahan penyaluran bantuan ke Gaza Palestina, serta bersegera mengirimkan pasukan militernya untuk berjihad menolong rakyat Gaza Palestina mengusir penjajah Zionis Yahudi.
- Menyerukan para tokoh umat termasuk muballighah untuk terus mendidik dan mencerdaskan umat dengan Islam kaffah, membangun kesadaran umat tentang politik Islam, termasuk memahamkan umat tentang hakikat krisis Palestina, yaitu bahwa akar persoalan Palestina adalah pendudukan dan penjajahan oleh Zionis Yahudi yang didukung oleh negara-negara Barat terutama AS, sehingga solusinya adalah pengiriman pasukan militer untuk berjihad mengusir penjajah dari bumi Palestina.
- Bersegera bergabung dalam barisan perjuangan dakwah Islam politik ideologis yang secara lantang dan istiqamah menyerukan Islam kaffah demi terwujudnya kembali peradaban Islam yang tinggi dan mulia dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhajin nubuwwah, dimana Sang Khalifah akan menjalankan fungsi utamanya sebagai raa’in (pengatur semua urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat), serta menyatukan kekuatan kaum muslimin sedunia, dan yang akan mengomando kekuatan jihad fi sabilillah demi membebaskan Palestina dan negeri kaum muslimin lainnya yang terjajah. [SM/Ah]