Oleh: Mahganipatra
Suaramubalighah.com, Opini — Di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan, langkah pesantren menggelar nobar film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” menjadi menarik untuk dicermati. Pesantren yang selama ini identik dengan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan mulai membuka ruang diskusi sosial-politik agar santri tidak buta terhadap realitas umat dan penderitaan masyarakat.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Asas Kajen, Muhammad Faeshol, menyatakan bahwa pemutaran film tersebut dalam rangka menumbuhkan daya kritis santri agar memahami bahwa krisis ekologis di Papua bukan sekadar isu lokal, tetapi bagian dari problem besar tentang relasi kekuasaan, eksploitasi alam, dan nasib rakyat kecil di tengah arus kapitalisme global. Dengan nobar, santri sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan dapat menarik pelajaran tentang bagaimana menjadi pemimpin yang welas asih terhadap alam dan berjuang demi kemaslahatan umat. (jateng.nu.or.id, 15-5-2026)
Namun, pertanyaan pentingnya, apakah kesadaran kritis santri cukup berhenti pada ajakan welas asih terhadap lingkungan dan kemanusiaan semata? Ataukah justru harus diarahkan lebih jauh untuk membedah akar sistemik penyebab kerusakan tersebut? Di sinilah pentingnya perspektif Islam kaffah dalam memandang persoalan ekologis dan peran pendidikan Islam dalam melahirkan generasi ulama serta pemimpin umat yang tidak hanya peduli, tetapi juga mampu menghadirkan solusi hakiki berdasarkan syariat Islam.
Santri Kritis Tanpa Arah Ideologis: Ancaman Baru Pendidikan Sekuler
Nobar film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di lingkungan pesantren memang terlihat progresif karena membuka ruang kepedulian santri terhadap persoalan ekologis dan kemanusiaan di Papua. Namun, di balik itu, ada persoalan yang lebih mendasar untuk dikritisi, yakni bagaimana pendidikan sekuler perlahan mulai mengooptasi arah pembentukan pola pikir pesantren.
Santri diajak peduli pada kerusakan lingkungan, tetapi sering kali tidak dibekali kemampuan membaca akar ideologis dan sistemik yang melahirkan kerusakan tersebut. Mereka diperkenalkan pada dampak konflik agraria, hilangnya hutan adat, dan penderitaan masyarakat Papua, tetapi tidak diarahkan untuk membongkar watak kapitalisme sekuler yang menjadikan alam, tanah, dan manusia sebagai objek eksploitasi atas nama pembangunan dan investasi.
Akibatnya, kesadaran kritis yang dibangun sering berhenti pada simpati kemanusiaan dan aktivisme emosional, bukan kesadaran peradaban yang mampu melahirkan solusi mendasar. Santri dibuat peka terhadap isu sosial, tetapi tidak dipersiapkan menjadi generasi yang memahami bagaimana Islam mengatur kepemilikan sumber daya alam, fungsi negara sebagai pelindung rakyat, dan kewajiban pemimpin menjaga kemaslahatan umat.
Inilah dampak pendidikan sekuler: Islam dipersempit hanya menjadi ajaran moral dan spiritual, sementara urusan politik, ekonomi, dan tata kelola kehidupan tetap diserahkan kepada sistem kapitalisme. Padahal, pesantren sejatinya bukan hanya tempat mencetak individu saleh, tetapi pusat lahirnya ulama, pemimpin umat, dan penjaga peradaban Islam. Sebab, kesadaran kritis tanpa arah ideologis akan mudah berhenti pada kegelisahan sesaat, bukan perubahan hakiki yang mampu menyelamatkan umat dan kehidupan manusia secara menyeluruh.
Krisis Ekologi Bukan Sekadar Persoalan Alam
Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” sesungguhnya tidak hanya menampilkan potret kerusakan lingkungan di Papua, tetapi juga membongkar wajah asli pembangunan ala kapitalistik-sekuler yang bekerja atas nama negara, investasi, dan ketahanan pangan, yang justru melahirkan penderitaan bagi rakyat adat Papua.
Hamparan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu perlahan berubah menjadi kawasan industri pangan dan perkebunan skala besar. Tanah adat dirampas, hutan leluhur dibuka, ruang hidup masyarakat dipersempit, sementara rakyat dipaksa menyaksikan tanah mereka berubah menjadi komoditas ekonomi bagi kepentingan korporasi. Inilah watak asli kapitalisme sekuler: alam dipandang bukan sebagai amanah yang wajib dijaga, melainkan aset ekonomi yang boleh dieksploitasi demi pertumbuhan dan keuntungan.
Fungsi negara hanya sebagai regulator investasi, bukan sebagai pelindung rakyat dan penjaga kemaslahatan umum. Ironisnya, proyek-proyek seperti food estate sering dibungkus dengan narasi pembangunan, modernisasi, bahkan kesejahteraan nasional. Padahal, di lapangan justru melahirkan konflik agraria, kerusakan ekologis, dan peminggiran masyarakat adat dari tanah mereka sendiri.
Karena itu, persoalan Papua tidak cukup dipahami dengan pendekatan emosional berupa rasa iba terhadap penderitaan masyarakat atau ajakan mencintai lingkungan semata. Umat harus diajak memahami bahwa akar kerusakan ini bersifat ideologis, yaitu lahir dari sistem sekuler kapitalistik yang menjadikan kepentingan ekonomi berada di atas keselamatan manusia dan alam.
Di sinilah peran mubaligah menjadi sangat strategis, bukan sekadar menyentuh sisi empati umat, tetapi juga membangun kesadaran kritis bahwa Islam memiliki paradigma berbeda dalam memandang kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, dan fungsi negara. Fungsi negara dalam Islam adalah sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) bagi rakyat, bukan alat kepentingan oligarki dan pemodal.
Peran Politik Mubaligah di Tengah Kondisi Rusaknya Ekologi
Mubaligah sejatinya bukan sekadar pengisi majelis atau penyampai nasihat moral, tetapi juga penerang umat yang berani membongkar gelapnya kezaliman sistem kapitalisme sekuler. Peran mubaligah menjadi sangat penting untuk menyadarkan umat bahwa kolonialisme hari ini tidak selalu datang dalam bentuk penjajahan fisik, tetapi juga melalui ekonomi berupa investasi, budaya, politik, bahkan pemikiran yang menjauhkan umat dari syariat Islam.
Ketika kekayaan negeri dikuasai oleh oligarki dan asing, sementara rakyat dipaksa menerima kemiskinan sebagai takdir, di situlah dakwah harus hadir sebagai cahaya yang membuka tabir penjajahan modern. Sebab, mubaligah adalah ulama pewaris para nabi yang bertugas sebagai corong umat dalam rangka membangun kesadaran politik Islam. Dengan keluasan ilmunya, mereka harus mampu membongkar dan menjelaskan setiap kezaliman yang terjadi. Mereka harus memiliki karakter yang tegas, tidak mengenal kompromi dalam menghadapi kezaliman, dan tidak menukar kebenaran dengan harta maupun kedudukan.
Para ulama dan mubaligah juga harus berani melakukan muhasabah (mengoreksi) para penguasa secara independen dan bebas. Dalam setiap dakwahnya, seorang mubaligah harus memiliki visi dan misi perjuangan yang jelas. Visi dan misi ini harus senantiasa terjaga agar perjuangan dakwahnya tetap lurus dan istiqamah sehingga terwujud penerapan syariat Islam secara kaffah demi kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslim dalam sistem Khilafah Islamiah.
Seorang mubaligah harus berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat. Sebab, ia laksana penerang umat dari gelapnya kehidupan dengan syariat Islam. Rasulullah saw. memuji ulama dalam sebuah hadis: “Sesungguhnya perumpamaan ulama di bumi laksana bintang-bintang yang ada di langit yang menerangi gelapnya bumi dan laut. Apabila padam cahayanya, maka jalan akan kabur.” (HR Ahmad)
Wallahu a’lam bishshawab. [SM/Ah]